Airlangga optimistis mampu bertahan dari krisis global Pantau: Reformasi data bansos

telusur.co.id – Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Ekonomi Indonesia Muhammad Faisal mengatakan ekonomi Indonesia relatif tangguh tahun depan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,5-5,0 persen.

“Sumber utama penggerak pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan masih sangat kuat,” ujar Faisal di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Hal itu disampaikan Faisal menanggapi optimisme Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terhadap kondisi ekonomi Indonesia tahun depan. Airlangga telah menggariskan strategi agar tetap tangguh dari ancaman resesi global pada 2023.

Pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,7-5,3%, mendorong investasi, mengantisipasi inflasi global, memperketat kebijakan moneter, menjaga surplus neraca perdagangan, dan menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).

Ketua Golkar itu juga mengungkapkan banyak pelajaran berharga dalam menghadapi krisis di masa pandemi. Ini terutama tentang koordinasi yang erat dan sinergi antara berbagai pihak. Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, namun tetap harus waspada dan mengantisipasi tantangan global, kata Airlangga.

Menurut Faisal, konsumsi rumah tangga tahun depan diperkirakan akan melampaui level sebelum pandemi. Prakiraan tersebut didasarkan pada sejumlah faktor seperti pandemi yang relatif terkendali, tingkat inflasi yang rendah, dan dorongan belanja politik menjelang pemilu 2024.

“CORE Indonesia memperkirakan inflasi tahun depan antara 2-3%, lebih rendah dari tingkat inflasi tahun ini yang diperkirakan 5-6%,” imbuhnya.

Pemerintah perlu mengurus bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan kartu prakerja. Tidak menutup kemungkinan penyaluran bantuan dan tunjangan sosial pada 2023 akan mengulang kembali permasalahan yang terjadi pada tahun ini.

Data DTKS masih belum sempurna dengan terdeteksi data duplikat dan data tidak terupdate.

“Di tengah kondisi perekonomian ke depan yang diperkirakan akan bergejolak, diharapkan berbagai program tersebut dapat menjadi bantalan bagi banyak pihak yang terdampak oleh ketidakstabilan ekonomi di tahun 2023,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Institute for Economic Development and Finance (Indef) Nelul Al-Huda menegaskan, pemerintah harus menyelesaikan persoalan data terlebih dahulu agar dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi semua pihak, serta koordinasi kebijakan ekonomi. “Pertama, data dulu. Sinkronisasi data itu yang paling penting,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus mencari pasar baru bagi industri dalam negeri yang berorientasi ekspor. Hal ini karena resesi global disebabkan oleh peningkatan inflasi di banyak negara tujuan ekspor menengah, seperti Amerika dan Inggris, dan beberapa di antaranya menderita tingkat inflasi yang tinggi, seperti Argentina dan Turki.

“Hal ini memang bisa diharapkan. Pemerintah sedang mencari pasar baru untuk industri berorientasi ekspor ini,” ujarnya.

Untuk itu, Nelul menegaskan pemerintah harus menjaga daya beli individu agar konsumsi rumah tangga tetap menopang perekonomian nasional. Salah satunya adalah mengendalikan inflasi, menjaga harga komoditas dalam negeri, dan menyalurkan bansos.

Ia menyimpulkan, “Dengan masih terjaganya konsumsi rumah tangga, sebenarnya membuka peluang bagi pemerintah untuk dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.” (rls/btp).