NanjombangNews – Taliban memerintahkan LSM di Afghanistan untuk memecat karyawan wanita
Karyawan wanita tidak diizinkan bekerja untuk Taliban.
REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Pemerintah Afghanistan pimpinan Taliban pada Sabtu (24/12) memerintahkan seluruh LSM lokal dan asing untuk merumahkan staf perempuan. Pengumuman itu disampaikan Kementerian Perekonomian melalui surat edaran.
Larangan itu dikonfirmasi oleh Abdul Rahman Habib, juru bicara Kementerian Ekonomi di bawah Taliban. Dia mengatakan karyawan wanita tidak akan diizinkan untuk bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut. Alasan pelarangan ini adalah beberapa karyawan tidak mematuhi interpretasi pemerintah tentang aturan berpakaian Islami untuk wanita.
Belum diketahui apakah masalah tersebut akan mempengaruhi badan-badan PBB yang memiliki kehadiran besar di Afghanistan untuk memberikan layanan di tengah krisis kemanusiaan. Saat ditanya apakah peraturan itu memasukkan pegawai perempuan di badan-badan PBB? Habib mengatakan surat itu ditujukan kepada organisasi yang berafiliasi dengan Badan Koordinasi Organisasi Kemanusiaan Afghanistan atau lebih dikenal dengan Akbar. Badan tersebut tidak termasuk PBB, tetapi mencakup lebih dari 180 LSM lokal dan internasional.
Namun, PBB sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan LSM yang terdaftar di Afghanistan untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan.
Pekerja bantuan kemanusiaan mengatakan pekerja perempuan sangat penting dalam organisasi untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan bantuan.
Larangan itu datang beberapa hari setelah Taliban melarang perempuan dari pendidikan universitas. Larangan itu mengundang kecaman global, termasuk dari negara-negara Muslim, dan memicu beberapa protes dan kritik keras di dalam Afghanistan.
Menteri Pendidikan Tinggi di pemerintahan Taliban, Nida Muhammad Nadeem, Kamis (22/12) membela keputusannya untuk mencegah perempuan masuk ke pendidikan tinggi. Keputusan kontroversial ini memicu reaksi global.
Nadim mengatakan larangan yang dikeluarkan awal pekan ini diperlukan untuk mencegah pencampuran jenis kelamin di universitas. Dia berpendapat bahwa beberapa mata pelajaran yang diajarkan di kampus melanggar prinsip-prinsip Islam. Dia mengatakan larangan itu berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Dalam sebuah wawancara dengan televisi Afghanistan, Nadeem menolak kritik internasional yang meluas, termasuk dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Turki, dan Qatar. Nadeem mengatakan orang asing harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.
Nadim adalah mantan gubernur provinsi, kepala polisi dan mantan kepala militer. Nadeem diangkat menjadi menteri oleh pemimpin tertinggi Taliban pada bulan Oktober. Sebelumnya, dia telah berjanji untuk menghapuskan sekolah-sekolah sekuler.
Nadim menentang pendidikan perempuan. Dia berpendapat bahwa akses perempuan terhadap pendidikan bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Afghanistan. Alasan lain Nadeem mencegah perempuan mengakses pendidikan tinggi adalah karena mereka tidak mengikuti aturan berpakaian dan mempelajari beberapa mata pelajaran dan kursus.
Nadeem menambahkan bahwa pemerintah Taliban sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia mengatakan bahwa universitas akan membuka pintunya bagi perempuan setelah menyelesaikan beberapa masalah.
“Kami meminta gadis-gadis untuk mengenakan jilbab yang sesuai, tetapi mereka tidak mengenakan jilbab, mereka mengenakan pakaian seperti pergi ke pesta pernikahan,” kata Nadim.
“Wanita belajar tentang pertanian dan teknik, tapi itu tidak sesuai dengan budaya Afghanistan. Anak perempuan harus belajar tapi tidak di bidang yang bertentangan dengan Islam dan kehormatan Afghanistan.”
Sumber: Reuters
